Untuk Indonesiaku |
Korban
jiwa adalah kerugian utama kecelakaan lalu lintas. Ribuan nyawa terenggut.
Cacat fisik pun di dapat. Sebuah hitungan ekonomi menyebut kerugian akibat
kecelakaan mencapai Rp 200 triliun setahun! Oleh sebab itu pemerintah berupaya
menelurkan suatu program sistem keselamatan jalan. Sistem itu diperlukan untuk
mengurangi angka kecelakaan tersebut. Bahkan suatu saat nanti diharapkan bisa
mencapai angka nol.
Masalah
keselamatan jalan tak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Cara-cara luar biasa
harus digulirkan. Pasalnya negara manapun di dunia apalagi di negara berkembang
jumlah kecelakaan terus meningkat. “Harus pakai cara extraordinary,”
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pun tak bosan-bosanya menghimbau seluruh dunia
untuk ikut mendukung aksi keselamatan jalan. Di Indonesia Wakil Presiden
Boediono sudah mencanangkan gerakan aksi keselamatan jalan 2011-2035. Dalam
rencana aksi tersebut lah ditelurkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu
Lintas Angkutan Jalan (RUNK LLAJ).
Dalam
RUNK tersebut terdapat 5 pilar keselamatan jalan.
Pertama Manajemen Keselamatan Jalan. Aksi ini dilakukan dengan
memperkuat kapasitas kelembagaan, membentuk badan koordinasi, mengembangkan
strategi keselamatan jalan nasional, membuat target jangka panjang dan
realistik serta mengembangkan sistem keselamatan jalan. Pilar yang kedua adalah jalan berkeselamatan dan mobilitas,
bentuk aksinya adalah meningkatkan kesadaran keselamatan dalam perencanaan dan
desain jalan serta memperluas program penanganan lokasi rawan kecelakaan.Pilar ketiga adalah kendaraan yang berkeselamatan,
aksinya termasuk melaksanakan program penilaian mobil baru, melengkapi semua
mobil baru dengan fitur keselamatan dan mendorong perusahaan pembuat kendaraan
untuk menghasilkan dan mempromosikan kendaraan yang berkeselamatan. Keempat adalah mendidik masyarakat sebagai pengguna
jalan untuk peduli dan sadar berkeselamatan di jalan, aksinya lainnya
berupa penegakan hukum dan sosialisasi faktor risiko serta peningkatan
pembuatan prosedur SIM. Pilar kelima adalah
manajemen setelah terjadi kecelakaan.Semua pilar tersebut sudah mencakup
seluruh aspek kehidupan kita.
Bila
tak ada program dan prioritas yang jelas seperti RUNK LLAJ sudah dipastikan
jumlah korban kecelakaan bakal meningkat. Sebabnya beragam mulai dari tidak
mematuhi peraturan lalu lintas,kurangnya kesadaran dari aparatur-aparatur dalam
sosialisasi masalah berkendara yang aman dan selamat, prilaku kebut-kebutan
hingga tak mengenakan kelengkapan berkendara yang memadai.
Tak Bekerja Sendiri
Dalam
melaksanakan RUNK LLAJ Kementerian Perhubungan seharusnya tidak bekerja sendiri. Ada kementerian dan lembaga
terkait yang harus ikut terlibat. Dalam lima pilar tersebut masing-masing
kementerian dan kelembagaan punya tugas masing-masing.
BAPPENAS
dalam hal ini berperan untuk mengkordinasikan antara kementerian/lembaga untuk
menyusun dan melaksanakan program ini supaya dapat berjalan dengan maksimal.
Menjadi kegiatan yang bersinergi antara satu kementarin dengan kementerian yang
lain. RUNK ini tak dikerjakan oleh Kemenhub, tapi juga PU dan Kemenkes,
Bappenas jadi derigennya.
Pemerintah
dalam hal ini Direktorat Perhubungan Darat tengah menggondok protokol ke lalu
lintasan kendaraan darurat. Protokol ini sebagai tindak lanjut dari manajemen
keselamatan jalan RUNK. Tujuannya adalah mengurangi tingkat keparahan korban
kecelakaan lalu lintas. “Kuncinya adalah penanganan yang cepat,” sebut Gede
Pasek Swardika. Dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan
disebutkan bahwa korban kecelakaan akan mendapatkan pelayanan prioritas di
rumah sakit ataupun puskesmas. “Ada MOU dengan rumah sakit, tak ada lagi korban
yang keleleran, rawat dulu, baru nanti urusan administrasi, bahkan jasa rahaja,
juga berikan bantuan,” terang Gede Pasek Swardika.
Pelibatan
masyarakat juga ada dalam pelaksanaan RUNK LLAJ. Direktorat Perhubungan Darat
mempunyai program pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan. Kelompok
ini sudah terbentuk di banyak daerah. Sebut saja Kalimantan dan Jawa. “Mereka
melakukan kegiatan keselamatan berkendara lalu setiap tahun kita juga ada
pemilihan pelajar pelopor keselamatan,” cerita Gede Pasek Swardika. Pembentukan
yang juga melibatkan pemerintah daerah setempat. “Kita komunikasikan antara
kebijakan di pusat dan di daerah, sampai ke mayarakat paling bawah,” tambah
Gede Pasek Swardika.
Anggaran Bertambah
Belakangan
ini pemerintah mulai memperhatikan anggaran infrastruktur termasuk di dalamnya
jalan yang berkeselamatan. Anggaran infrastruktur dari tahun ke tahun terus
meningkat. “Dulu jalan itu anggarannya 9 triliun, sekarang 29 triliun,” ungkap
Direktur Transportasi BAPPENAS Bambang Prihartono. Dalam Rencana Umum Nasional
Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan memuat kegiatan jangka pendek dan jangka
panjang. Ada rencana tahunan dan lima tahunan. BAPPENAS akan memperjuangan
anggaran RUNK supaya bisa dilaksanakan dengan baik. “Program tentu harus ada
anggarannya,” tukas Bambang Prihartono. Namun kesuksesan pelaksanaan RUNK ini
bukan hanya tugas BAPPENAS lewat perencanaan anggaran dan koordinasinya. Tapi
juga peran semua masyarakat. “Mantapkan MOU yang sudah terjalin,” sebut Bambang
Prihartono. Masyarakat pengguna jalan harus pula menaati peraturan yang ada.
“Peduli, taat adalah kuncinya,” tutup Kasubdit Manajemen Keselamatan,
Direktorat Keselamatan Transportasi Darat Kementerian Perhubungan Gede Pasek
Swardika.
Perbincangan
ini kerjasama KBR68H dengan Kementerian Perhubungan.
No comments:
Post a Comment